Masih Jadi Polemik Soal Manfaat Hilirisasi Nikel, Siapa yang Nikmati Keuntungan Hilirisasi Nikel Tersebut?

Avatar photo

- Pewarta

Selasa, 5 September 2023 - 09:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Polemik Soal Manfaat Hilirisasi Nikel. (Pixabay.com/DutchAir)

Polemik Soal Manfaat Hilirisasi Nikel. (Pixabay.com/DutchAir)

Oleh: Anthony BudiawanManaging Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

HAIUP.COM – Hilrisasi nikel, atau smelter nikel, menjadi polemik. Bantah membantah, antara masyarakat, akademisi dan pemerintah.

Awalnya Faisal Basri kritik keras pemerintah, bahwa 90 persen manfaat atau keuntungan hilirisasi smelter nikel dinikmati China.

Pemerintah tidak terima. Jokowi bantah pernyataan Faisal Basri, menegaskan bahwa hilirisasi smelter nikel menguntungkan negara.

Menurut Jokowi, ekspor bijih nikel (mentah) sebelum ada smelter hanya Rp1,7 triliun saja. Setelah ada smelter, ekspor produk hasil hilirisasi nikel mencapai Rp510 triliun.

Karena itu, penerimaan negara juga naik, kata Jokowi. Sehingga menguntungkan negara. Begitu logika Jokowi. Hhmmm …

Selain Jokowi, bantahan juga datang dari Septian Hario Seto, deputi bidang Investasi dan Pertambangan Kemenko Marinves.

Seto membenarkan perhitungan Jokowi, bahwa ekspor hasil hilirisasi nikel mencapai Rp510 triliun, setara 34,3 miliar dolar AS.

Ekspor ini terdiri dari ekspor produk yang tergabung dalam HS 72 (besi dan baja) sebesar 27,8 miliar, HS 75 sebesar 5,9 miliar dolar AS, dan HS 73.

HS (Harmonized System) adalah sistem klasifikasi komoditas barang yang digunakan secara seragam di seluruh dunia, berdasarkan International Convention on The Harmonized Commodity Description and Coding System.

Masalahnya, yang dikritik Faisal Basri bukan nilai ekspor seperti dijelaskan pemerintah. Juga bukan nilai penerimaan negara dari pajak maupun non-pajak.

Yang dikritik Faisal Basri, dan masyarakat, adalah siapa yang menikmati keuntungan hilirisasi nikel tersebut.

Apakah sebagian besar dinikmati oleh pihak asing, dalam hal ini China, seperti klaim Faisal Basri?

Klaim Faisal Basri sangat masuk akal. Alasannya, karena hampir semua perusahaan smelter nikel dimiliki oleh perusahaan China, maka hampir semua keuntungan hilirisasi nikel tersebut dinikmati oleh perusahaan China. Logis.

Faisal Basri menulis: “Mengingat hampir semua perusahaan smelter pengolah bijih nikel 100 persen dimiliki oleh China dan Indonesia menganut rezim devisa bebas, maka adalah hak perusahaan China untuk membawa semua hasil ekspornya ke luar negeri atau ke negerinya sendiri.”

Ini point yang dikritik oleh Faisal Basri. Sebaiknya pemerintah fokus saja menjawab permasalahan yang dikritik itu.

Yaitu, berapa persen smelter di Indonesia dimiliki oleh perusahaan China, yang akhirnya akan menikmati keuntungan hilirisasi smelter tersebut.

Selain itu, Faisal Basri juga mengkritisi insentif. Bukan penerimaan pajaknya.

Menurutnya, insentif untuk smelter nikel menguntungkan investor (China), dan karena itu merugikan negara.

Pemikiran ini sangat benar. Karena insentif dapat dimaknai sebagai penghapusan kewajiban investor kepada negara.

Hal ini sama saja seperti negara memberikan uang (disebut insentif) kepada investor.

Dalam hal tertentu, insentif dapat dibenarkan. Tetapi, dalam hal hilirisasi nikel, insentif ini ngawur dan merugikan keuangan negara .

Nah, berapa besar insentif yang sudah diberikan kepada investor smelter nikel selama ini, dan berapa yang masih harus diberikan ke depannya?

Silakan pemerintah menjelaskan dan membuka semua data tersebut kepada publik. Bukankah publik berhak mengetahui keuangan negara?

Terlepas dari itu semua, bantahan dan perhitungan Jokowi dan Seto tersebut bukan point yang dikritik oleh Faisal Basri dan masyarakat.

Yang menjadi point kritik adalah, siapa yang menikmati kenaikan ekspor hilirisasi nikel tersebut? Siapa dan berapa besar? Itu yang perlu dijawab oleh pemerintah.

Selain itu, pernyataan pemerintah bahwa keuntungan hilirisasi smelter nikel tahun 2022 sebesar Rp510 triliun, atau sekitar 34,3 miliar dolar AS, perlu diluruskan dan dikritisi. Angka ini terlihat jelas digelembungkan.

Pertama, komoditas hasil smelter nikel Indonesia hanya terdiri dari nickel pig iron (HS 72015000), ferronikel (HS 72026000), nickel mattes (HS 75011000) dan nickel oxide ..… metallurgy (HS 75012000).

Nilai ekspor masing-masing komoditas tersebut sebesar 54,37 juta dolar AS (HS72015000), 13,62 miliar dolar AS (HS 72026000), 3,82 miliar dolar AS (HS 75011000) dan 2,14 miliar dolar AS (HS 75012000).

Sehingga total ekspor produk hasil smelter untuk tahun 2022 hanya 19,64 miliar dolar AS. Bukan 34,3 miliar dolar AS seperti klaim pemerintah.

Karena produk HS 72 (besi dan baja), kecuali HS 72026000), bukan hasil (output) industri smelter.

Jadi tidak bisa diklaim sebagai hasil dari kebijakan hilirisasi nikel. Kenapa main klaim saja?

Kedua, total ekspor produk smelter tahun 2022 sebesar 19,64 miliar dolar AS tersebut bukan nilai tambah industri smelter karena kebijakan hilirisasi nikel.

Nilai tambah harus dikurangi input. Nilai tambah smelter nikel harus dikurangi nilai produksi bijih nikel mentah (nickel ore), yang kalau tidak ada hilirisasi bisa diekspor.

Nilai produksi bijij nikel (HS 26040000) tahun 2019 sudah mencapai 1,1 miliar dolar AS.

Dengan kenaikan volume produksi nikel, dan harga, nilai komersial bijih nikel tahun 2022 bisa mencapai 4 miliar dolar AS.

Setelah dikurangi nilai komersial bijih nikel ini, maka nilai tambah smelter nikel hanya sekitar 15,64 miliar dolar AS saja, atau Rp234,6 triliun (kurs Rp15.000 per dolar AS).

Bukan Rp510 triliun. Penggelembungannya terlalu besar. Lebih dari dua kali lipat!

Dari hitungan di atas, berapa insentif pajak dan non-pajak yang diberikan kepada pemilik smelter nikel, yang pada dasarnya merugikan keuangan negara?

Setelah dikurangi semua biaya produksi dan pajak, berapa keuntungan bersih dari hilirisasi smelter nikel ini yang menjadi hak pemilik smelter, dan berapa persen yang berasal dari China?

Ini yang sebenarnya menjadi pertanyaan pokok masyarakat. Silakan pemerintah menjawab pertanyaan pokok tersebut secara terfokus.

Jangan lari ke mana-mana. Biar tidak terkesan membodohi masyarakat.***

Berita Terkait

VIDEO – Perlu Banyak Ilmuwan Bidang Eksakta, Prabowo Apresiasi Dibentuknya Fakultas Matematika dan Fisika UKRI
Berdasarkan Poster Viral, Ini Daftar Lengkap Susunan Kabinet Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka
Kejagung Tetapkan Tersangka Berinisial TT, Halangi Proses Penyidikan Korupsi Tata Niaga PT Timah Tbk
Soal Kabar Pengunduran Diri Sejumlah Menteri Kabinet Presiden Jokowi, Berikut Tanggapan Pihak Istana
Yaqut Ungkap Kekaguman dengan Prabowo Subianto: Selalu Ajarkan Kesabaran dan Ketangguhan
Istana Jawab Tudingan Kunker Presiden Jokowi ke Jabar untuk Dongkrak Suara Pasangan Capres Tertentu
Antusiasme Tinggi: Pertemuan Mahyeldi dan Syamsi Hari Bahas Sertifikasi Kompetensi
Kejaksaan Agung Periksa Kembali Mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Mochtar Riza Pahlevi Tabrani
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Rabu, 14 Februari 2024 - 08:34 WIB

VIDEO – Apakah Bobby Jadi Pindah ke Istana? Ini Jawaban Prabowo Subianto Soal Nasib Kucing Kesayangannya

Sabtu, 10 Februari 2024 - 13:32 WIB

VIDEO – Prabowo-Gibran Makin Mungkin Menang Satu Putaran, Maruarar Sirait Tanggapi Survei Terbaru Indikator

Selasa, 6 Februari 2024 - 10:25 WIB

Nyanyikan Lagu ‘Sio Mama’, Prabowo Subianto Kenang Ibunda di Kampung Halaman Langowan, Sulut

Sabtu, 3 Februari 2024 - 14:07 WIB

Ingin Bekerja untuk Seluruh Rakyat Indonesia, Prabowo Subianto: Termasuk yang Tak Pilih Saya

Rabu, 31 Januari 2024 - 14:14 WIB

Paket Press Release dengan Konten Politik, Kurang dari Rp3 Juta Mendapat Publikasi di 10 Media Online

Selasa, 30 Januari 2024 - 09:26 WIB

Ajak Masyarakat Kawal Pemungutan Suara, Capres Prabowo Subianto: Tolong Tunggu dan Awasi

Minggu, 28 Januari 2024 - 22:14 WIB

Maruarar Sirait Ajak Warga Subang Menangkan Prabowo – Gibran di Lumbung Suara PDI Perjuangan di Jawa Barat

Selasa, 23 Januari 2024 - 09:44 WIB

Komunitas Orang Papua di Yogyakarta Dukung Prabowo – Gibran karena Lanjutkan Program Jokowi

Berita Terbaru